Kebijakan Pemerintah Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari serangkaian proses panjang yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia, melainkan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah merupakan sebuah awal bagi bangsa Indonesia dalam menuju sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pasca proklamasi kemerdekaan, serangkai upaya masih harus dilakukan demi menjaga kedaulatan Negara. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia berbagai kebijakanpun terus digagas untuk mencapai hal tersebut yang diantaranya adalah :

1.    Kebijakan Ekonomi Keuangan Domestik

Pada bidang ekonomi khususnya pada ekonomi keuangan domestik, bangsa Indonesia dihadapkan oleh berbagai macam persoalan yang diataranya adalah inflasi. Dalam bidang keuangan, inflasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana jumlah uang beredar terlalu banyak sehingga nilai uang dalam negeri terhadap barang dan mata uang asing menjadi turun. Pada awal kemerdekaan, tingkat inflasi di Indonesia sangat tinggi hal ini disebabkan oleh masih beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali, serta kondisi kas Negara yang kosong karena belum dapat ditariknya pajak dan bea masuk. Kondisi ini juga semakin diperparah oleh adanya status perdagangan ekspor yang macet karena blokade laut belanda dan maklumat dari panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) yang tetap memberlakukan mata uang NICA (Netherlands indies Civil Administration) di wilayah yang diduduki sekutu. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kemudian pemerintah Indonesia merancang beberapa kebijakan yang diataranya ialah:

1. Merancang peraturan tentang pembentukan Bank Negara sebagai wadah untuk menampung uang masyarakat serta investasi dan perputaran uang Negara. Wujud implementasi dari program ini adalah dengan membentuk Bank Negara Indonesia (atau yg sekarang lebih kita kenal sebagai BNI 46) menjadi Bank umum pertama milik pemerintah Indonesia.

2. Mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Diterbitkannya ORI dengan tujuan untuk menekan inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang asing di Indonesia. Misalnya, Di Jawa dan Madura, satu rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang. Diluar pulau Jawa dan Madura, satu rupiah ORI sama dengan 100 rupiah uang Jepang.

 Sumber Gambar : Blog.ruangguru.com

3. Menasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dengan fungsi yang masih sama yaitu sebagai bank sentral atau bank sirkulasi moneter.

4. Menjalankan kebijakan Kasimo Plan yang di rancang oleh Kasimo (Mentri urusan bahan pangan). Kasimo plan adalah sebuah kebiijakan yang direncanakan untuk menciptakan swasembada pangan beras di Indonesia.

5. Menjalankan kebijakan perekonomian yang dinamakan sebagai program benteng yang digagas oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ekonomi gerakan benteng adalah adalah suatu sitem ekonomi yang memprioritaskan para pengusaha nasional. Para pengusaha nasional diberikan modal usaha sehingga harga jual produk mereka bisa lebih murah ketimbang dengan produk yang dijual oleh perusahaan asing. Hal ini dilakukan agar perusahaan nasional dapat bersaing dan lebih berkembang dibandingkan dengan pengusaha asing. Namun demikian meskipun sudah dirancang dengan sangat baik, program ini tidak berhasil mencapai tujuan. Para pengusaha jutru malah bergantung kepada pemerintah dan menjadi tidak mandiri dan selalu mengharapkan pemberian modal yang diberikan oleh pemerintah.

2.    Kebijakan Ekonomi Keuangan Internasional

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menerapkan  kebijakan ekonomi dan keuangan dalam taraf internasional adalah adanya blokade laut oleh Belanda. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda tersebut mengakibatkan perdagangan Indonesia terisolasi dari dunia luar dan diplomasi Indonesia menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi diplomasi dalam dua strategi utama yaitu strategi diplomasi jalur politik dan ekonomi.

1. Melalui jalur politik, strategi yang digunakan adalah dengan cara memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda bencana kelaparan yang berkepanjangan. Sebagai balasannya pemerintah India mengirimkan bahan pakaian yang saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Adapun makna politis dari strategi diplomasi ini adalah.. pertama, dengan dikirimkannya bahan pangan dari Indonesia ke India maka dengan demikian Indonesia telah menunjukan kepada dunia Internasional bahwa blockade laut belanda tidak memiliki implikasi apa-apa terhadap jalur lalu-lintas pelayaran Indonesia dan interaksi Indonesia dengan Negara lainnya. Kedua, pemberian bantuan pangan kepada India maka dengan demikian dapat terjalinnya hubungan baik antara India dengan Indonesia sehingga India dapat memberikan dukungannya kepada Indonesi pada forum-forum Internasional. 

2. Melalui jalur ekonomi pemerintah Indonesia membuat sebuah kontak dagang langsung dengan Negara-negara lain seperti Amerika, Malaya dan Singapura dengan komoditas utama yang diperdagangkan adalah gula, teh, karet dan lain-lain. Strategi ini dinilai cukup efektif karena dua hal utama. Pertama, Negara-negara yang berinteraksi dagang langsung dengan Indonesia merasa tidak nyaman atas blokade laut yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Kedua, Negara-negara patner dagang Indonesia akan secara langsung mendukung Indonesia untuk mencabut.

3.    Kebijakan Birokrasi Pemerintahan

Salah satu syarat terbentuknya sebuah Negara adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Pemerintahan merupakan salah satu pilar yang paling utama dalam menjaga kelangsungan sebuah Negara. PPKI yang dibentuk pada tanggal 07 Agustus 1945 telah mencapai beberapa kesepakatan tentang beberapa hal yang mendasar, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem birokrasi di Indonesia yang antara lain:

1.     Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar republic Indonesia 1945 (UUD 1945) yang berisi 37 pasal.

2.      Memilih dan mengangkat pimpinan tinggi Negara, yaitu Sukarno sebagai presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Pengangkatan ini dicapai atas usul dari Otto Iskandardinata secara aklamasi.

3.   Membentuk komite nasional Majelis Permusyawatratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) untuk membantu tugas-Tugas presiden.

4.    Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Bidang Militer

Dalam rangka memelihara keselamatan Negara dan bangsa, pemerintah membentuk Badan Keamana Rakyat (BKR). Namun pembentukan BKR dirasa kurang tepat oleh sebagian kalangan. Mereka menghendaki agar pemerintah membentuk tentara nasional dan bukan sekedar badan yang menjaga keamanan.

Pemerintah kemudian menyadari bahwa BKR tidak cukup solid untuk menghadapi provokasi pasukan Belanda. Pemerintah lalu memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjdjo ke Jakarta. Beliau diserahi tugas untuk menyususn sebuah tentara nasional yang efektif sehingga pada 05 Oktober 1945 dikeluarkanlah peraturan pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Sementara itu situasi semakin genting karena konflik bersenjata antara para pejuang RI melawan Belanda semakin sering terjadi hingga akhirnya TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudia diubah kembali sesuai dengan penetapan presiden RI pada 03 Juni 1947 bahwa TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan jendral Sudirman sebagai panglimanya.

 

Sumber Gambar : Arah.com

 

5.    Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Hubungannya Antara Pusat dan Daerah

Mengingat Indonesia adalah Negara kepulauan yang dibatasi oleh lautan maka para pendiri Negara Indonesia berusaha untuk mengintegrasikan struktur pemerintahaan antara pusat (ibu kota) dengan daerah lainnya agar terjadinya keselarasan dan kesepahaman dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal birokrasi kepemerintahan dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat terhubung kepada pemerintah daerah dalam hal birokrasi sekaligus berperan sebagai pengontrol.

Daftar Pustaka

Mangdalia Alfian, Nana Nurlianan Soeyono dan Sudarini Suhartono. 2003. Sejarah Untuk SMA dan MA Kelas XII program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Erlangga.